Yang
penting bagiku adalah dialog dan dari pertentangan-pertentangan keras akan bisa
digali kebenara-kebenaran baru yang lebih tinggi. (Ahmad Wahib)
Hingga pada senin 30
juli 2012 dini hari, penulis membaca sebuah lansiran berita, salah satu baligho
kandidat dirusak oleh orang yang tidak diketahui. Tetapi, penulis tercengang
mengapa beritanya berisi tuding-menuding tanpa bukti yang mendasar, semua hanya
berdasar curiga dan sentiment politik. Menurut hemat saya situasi ini justru
sangat timpang dan terkesan penuh rekayasa. Tetapi, sekali lagi kejadian
seperti ini harus disikapi dengan pikiran jernih dan sikap bijak. Sebab jika
tidak muaranya adalah provokatif kepentingan. Dan masyarakat awam pun tanpa
membaca teori politik akan paham itu.
Tahapan Pemilukada di
Sulawesi Selatan baru akan digelar pada 13 Agustus 2012 mendatang, tetapi aroma
politik sangat kental menyengat. Tidak hanya memasuki ruang-ruang publik tapi
mulai menyusup ke ruang-ruang privat. Seolah hari-hari kita diwarnai oleh
momentum politik. Ketika membuka mata di pagi hari, secangkir teh bersanding
dengan lembaran berita politik yang tiap saat diperbaharui dan dipanaskan oleh
media yang juga memiliki kepentingan terhadap segmen pasarnya. Dalam logika
demokrasi, saya pikir ini sah-sah saja. Apa yang disajikan media adalah bagian
dari proses perjalanan panjang gelombang transisi demokrasi menuju titik
kedewasaannya.
Namun seiring
perjalanannya, sering kita temui beberapa kenyataan yang timpang. Media tak
sepenuhnya menjadi alat kontrol dan media pencerahan tetapi kadangkala menjadi
ruang strategis untuk melancarkan serangan, tudingan, fitnah, dan propaganda
politik. Tentu ini yang menjadi kegelisahan sendiri. Seberapa besar netralitas
dan objektifitas media terhadap geliat wacana politik yang berkembang? Lalu
bagaimana peran segenap stake holder dalam membangun iklim perpolitikan yang
sehat dan mendidik? Jawabannya masih ambigu. Mungkinkah atas nama keuntungan
dan kepentingan, situasi ini dibiarkan tumbuh subur?
Salah satu problem yang
menuai polemik di masyarakat adalah kampanye negatif atau black campaign yang
biasa digunakan oleh lawan politik untuk menjatuhkan kredibiltas kandidat. Hal
ini seolah telah menjadi kebiasaan bagi para kontestan politik. Ironisnya, ini dianggap
hal yang biasa. Namun kadang berimbas
negatif dan merugikan kandidat. Dalam pertarungan Pilgub SulSel mendatang,
ketiga kontestan yakni Ilham-Azis (IA), Syahru-Agus (Sayang) dan Rudi-Nawir
(Garudana) tak luput dari hal tersebut. Masing-masing kandidat memasang posisi
kuda-kuda, untuk menghalau serangan “black campaign”. Entah dengan model
klarifikasi, atau justru ikut serta memainkan opini “miring” yang diolah
sedemikian rupa. Bagi masyarakat SulSel sajian ini sudah seperti sarapan pagi.
Lantas seperti apa
model konsolidasi politik antar kandidat yang selama ini mewacanakan diri untuk
bertarung di Pilgub nanti. Disayangkan, model ini tidak Nampak bahkan tenggelam
oleh perang opini akibat praktek saling fitnah dan tuding-menuding. Ini bisa
kita amati dari pemberitaan yang ada. Warna yang lebih kental hanya konsolidasi
kepentingan di internal tim pendukung, belum diwarnai oleh niat baik untuk
mendorong suasana pilgub yang damai secara bersama-sama.
Partai
Politik Memiliki Tugas Ekstra
Partai politik adalah salah satu
instrument penting yang bertanggungjawab menjaga stabilitas demokrasi dan
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik merupakan salah
satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan
kepentingan politik. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak
yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Kemerdekaan tersebut diekspresikan melalui pendapat baik lisan maupun tulisan.
Oleh karena itu kebebasan menyatakan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun
tulisan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Wujud ekspresi lain dari
kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah kebebasan berserikat. Dengan demikian,
semua organisasi atau asosiasi yang dibentuk adalah puncak manifestasi dari
kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir.
Partai politik memiliki peran untuk
mengaitkan (linkage) antara
rakyat dan pemerintahan. Paling tidak terdapat enam model keterkaitan yang
diperankan oleh partai politik. Pertama adalah participatory
linkage, yaitu ketika partai berperan sebagai agen di mana
warga dapat berpartisipasi dalam politik. Kedua, electoral
linkage, di mana pemimpin partai mengontrol berbagai elemen
dalam proses pemilihan. Ketiga, responsive linkage, yaitu
ketika partai bertindak sebagai agen untuk meyakinkan bahwa pejabat pemerintah
bertindak resposif terhadap pemilih. Keempat, clientelistic
linkage, pada saat partai bertindak sebagai sarana memperoleh
suara. Kelima, directive linkage, yaitu
pada saat partai berkuasa mengontrol tindakan warga. Dan keenam adalah organisational
linkage, yaitu pada saat terjadi hubungan antara elit partai
dan elit organisasi dapat memobilisasi atau "menggembosi" dukungan
suatu partai politik.
Partai
politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima aspirasi dan
menyampaikan program-program politik. Partai politik menerima aspirasi dan
mengelolanya menjadi pendapat umum dan dituangkan dalam bentuk program serta diperjuangkan menjadi keputusan
pemerintah. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi "broker of idea" dan bagi partai yang sedang
memerintah berfungsi sebagai instrumen kebijakan (parties
as policy instruments). Melalui fungsi itu, partai politik
menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan
kelompok-kelompok tertentu (interest aggregation) menjadi
program (interest articulation) yang
akandilaksanakan pemerintah dan menjadi dasar legislasi. Fungsi itu sekaligus
menjembatani antara pemerintah dan rakyat sehingga terjalin komunikasi dan
sosialisasi dua arah yang dalam bentuk idealnya dapat mewujudkan government
by discussion antara rakyat dan pemerintah.
Duduk Bersama
Meramu Visi
Di Pilgub SulSel
beberapa partai politik getol mengkampanyekan kandidat masing-masing dengan
program dan unjuk kekuatan massa di berbagai titik kampanye calon. Beberapa
partai besar seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura yang masing-masing diketuai
oleh bakal calon Gubernur tentu secara signifikan memacu mesin pencitraannya. Sejauh
ini ketika diamati secara kontinyu, masing-masing partai masih lebih
menonjolkan ego partai dan belum mampu mengenyampingkan sejenak untuk duduk
bersama meramu visi dan gagasan untuk kemajuan SulSel kedepan.
Padahal sesungguhnya
tanggung jawab parpol sebagai mesin cetak kader yang bakal memimpin masyarakat
diharapkan tetap eksis pada koridornya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
Apalagi rata-rata bakal calon adalah ketua partai politik. Sehingga idealnya,
harus mampu berkomunikasi secara baik dan terbuka. Dimana secara konsep, partai politik harus melaksanakan kegiatan komunikasi
politik dengan sesama partai politik dan dengan warga negara agar terdapat
jalinan hubungan yang erat antara partai politik dengan warga negara.
Sudah cukup masyarakat dicekoki lewat sandiwara politik dan permainan citra
yang semu. Masyarakat SulSel merindukan suasana Pilgub yang tenang dan
mendidik. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pun telah
mengantarkan mereka pada satu titik kesadaran untuk memilah mana yang asli dan
mana yang palsu, mana yang layak dan tidak layak.
Penulis
juga bagian langsung dari salah satu tim bakal calon yang bertarung, tetapi tetap
mencoba menyuarakan sedikit harapan ditengah adu jotos media yang cenderung
saling mendiskreditkan dan jauh dari kedewasaan. Mengutip Mahfud MD, politik
itu gerbong, relnya adalah hukum, percuma bicara politik tanpa memperdulikan
aturan. Berpolitiklah sesuai kaidah tanpa harus memaksakan kehendak dan
menyudutkan seseorang. Mari duduk bersama dan berdialog, sebab Pilgub ini
adalah momentum konsolidasi ide yang didorong bersama. Dan hasilnya pun adalah
keinginan bersama yang sesunggunya merepresentase visi segenap masyarakat
SulSel untuk hidup yang lebih maju. Semoga Tuhan meridhoi.
